sayangnya hanya ada satu bumi

Memasak Data agar Lebih Enak Disantap

2008-11-16T10:13:00.000+07:00

Seringkali data yang disajikan dalam suatu hasil penelitian masih dalam bentuk data mentah. Istilah data mentah Saya peroleh dari P'Mubasysyir, ketika Ia melakukan pembimbingan penelitian mahasiswa Magister KMPK. Data mentah, kurang lebih dapat Saya definisikan sebagai data yang seharusnya dapat diolah lebih lanjut agar lebih mudah dimaknai.

Tingkat suatu data dikatakan data mentah ini sendiri relatif. Sebagai contoh, data dari tabel berikut dapat dikatakan data mentah bila Ia masih dapat diolah lebih lanjut dalam bentuk grafik atau peta, sebaliknya bila merupakan rekapitulasi data dari lapangan, maka dapatlah dikatakan Ia sedikit lebih matang.

Rekapitulasi Sumber Pencemar Udara
di Kota Yogyakarta Tahun 2007

Sumber: Laporan Akhir Pemetaan Sumber Pencemar Udara
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007

Bandingkan! Bila Anda diminta menceritakan informasi yang terkandung dalam tabel di atas dengan peta di bawah ini. Waktu yang diberikan kepada Anda untuk menyerap informasi dari dua bentuk tampilan data ini hanya 10 detik. Sajian mana yang lebih mudah Anda pahami?

Tentu saja setiap orang pasti punya kelebihan masing-masing, namun Saya pikir akan lebih banyak orang yang akan cenderung memahami informasi yang disajikan oleh peta dibandingkan dengan tabel di atas. Lalu mengapa sebagian besar data yang disajikan dalam hasil penelitian masih dalam bentuk data mentah?

Rekapitulasi Sumber Pencemar Air di Kota Yogyakarta Tahun 2007

Sepertinya memang keterbatasan kemampuan kebanyakan peneliti dalam menggunakan software pengolah data, plus kurangnya kreativitas adalah biang keladi banyaknya data yang disajikan secara mentah-mentah...

Lingkungan Permukiman

2008-08-27T14:28:00.000+07:00

Lingkungan, menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1994), ialah semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan. Lingkungan hidup, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Tandjung (2003), lingkungan hidup disusun oleh sumberdaya alam non hayati atau abiotic, sumberdaya alam hayati atau biotic, dan sumberdaya manusia bersama sumberdaya buatan yang digabung menjadi sumberdaya kultural. Dengan demikian lingkungan hidup disusun oleh tiga komponen, yaitu (Tandjung 2003):

abiotic environment atau lingkungan fisik yang terdiri dari unsur-unsur air, udara, lahan, dan energi serta bahan mineral yang terkandung di dalamnya,
biotic environment atau lingkungan hayati, yaitu unsur-unsur hewan, tumbuhan dan margasatwa lainnya serta bahan baku hayati industri, dan
cultural environment atau lingkungan kultural SOSEKBUD, yang unsur-unsurnya disebut sistem-sistem sosial, ekonomi dan budaya serta kesejahteraan.

Antara ketiga komponen lingkungan tersebut terdapat interaksi dan hubungan timbal balik yang dinamis. Tanpa interaksi ketiganya, tidak terjadi lingkungan hidup.

Komponen Lingkungan Hidup Saling Bersentuhan
(Sumber: Tandjung 2003)

Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup, yakni lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992). Pengertian permukiman secara luas mempunyai arti perihal tempat tinggal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat tinggal dan secara sempit berarti daerah tempat tinggal atau bangunan tempat tinggal (Yunus 1987).

Satuan lingkungan permukiman, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman Pasal 1 butir (4), ialah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur. Satuan lingkungan permukiman merupakan kawasan perumahan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang tertentu, yang dilengkapi dengan sistem prasarana, sarana lingkungan, dan tempat kerja terbatas dan dengan penataan ruang yang terencana dan teratur sehingga memungkinkan pelayanan dan pengelolaan yang optimal.

Supriyanta (2002) menyatakan bahwa faktor-faktor lingkungan memberikan pengaruh bagi penghuni dalam penentuan lokasi perumahan. Komponen lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap penghuni dalam memilih lokasi perumahan adalah ketersediaan air bersih, keamanan lingkungan, servis, tingkat ketenangan suara, prasarana jalan, kebersihan udara, dan sarana transportasi. Komponen lingkungan yang cukup berpengaruh terhadap penghuni dalam memilih lokasi perumahan adalah harga rumah, utilitas, fasilitas lingkungan, nilai rumah, hukum dan peraturan setempat, serta keberadaan tumbuh-tumbuhan. Komponen lingkungan yang kurang berpengaruh terhadap penghuni dalam memilih lokasi perumahan adalah hubungan kekeluargaan, pemandangan alam, kondisi fisiografis, daya tarik kebudayaan, status sosial, dan keberadaan hewan.

Daftar Pustaka

Supriyanta. 2002. Faktor-faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Penghuni Memilih Lokasi Lingkungan Perumahan Baru di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
Tandjung, S.D. 2003. Ilmu Lingkungan. Yogyakarta: Laboratorium Ekologi Fakultas Biologi UGM
Yunus, H.S. 1987. Geografi Permukiman dan Permasalahan Permukiman di Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM

Permasalahan Permukiman Perkotaan

2008-08-27T14:10:00.000+07:00

Menurut Kirmanto (2002), isu-isu perkembangan permukiman yang ada pada saat ini adalah (1) perbedaan peluang antar pelaku pembangunan yang ditunjukkan oleh ketimpangan pada pelayanan infrastruktur, pelayanan perkotaan, perumahan dan ruang untuk kesempatan berusaha; (2) konflik kepentingan yang disebabkan oleh kebijakan yang memihak pada suatu kelompok dalam pembangunan perumahan dan permukiman; (3) alokasi tanah dan ruang yang kurang tepat akibat pasar tanah dan perumahan yang cenderung mempengaruhi tata ruang sehingga berimplikasi pada alokasi tanah dan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan lain dan kondisi ekologis daerah yang bersangkutan; (4) terjadi masalah lingkungan yang serius di daerah yang mengalami tingkat urbanisasi dan industrialisasi tinggi, serta eksploitasi sumber daya alam; dan (5) komunitas lokal tersisih akibat orientasi pembangunan yang terfokus pada pengejaran target melalui proyek pembangunan baru, berorientasi ke pasar terbuka dan terhadap kelompok masyarakat yang mampu dan menguntungkan.

Kirmanto (2002) juga menyebutkankan isu-isu perkembangan pembangunan permukiman yang akan datang ialah (1) urbanisasi di daerah tumbuh cepat sebagai tantangan bagi pemerintah untuk secara positif berupaya agar pertumbuhan lebih merata; (2) perkembangan tak terkendali daerah yang memiliki potensi untuk tumbuh; dan (3) marjinalisasi sektor lokal oleh sektor nasional dan global.

Pengertian kota secara sistematis dapat dikelompokkan menjadi enam tinjauan, yakni dari segi (1) yuridis administratif, (2) morfologikal, (3) jumlah penduduk, (4) kepadatan penduduk, (5) jumlah penduduk plus kriteria tertentu, dan (6) fungsi kota dalam suatu organic region (Yunus 1989). Menurut Bintarto (1983), kota dari segi geografi dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis, atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan nonalami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan meterialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya.

Menurut Yunus (1987), permasalahan permukiman perkotaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan upaya penyediaan air bersih, sistem pembuangan sampah, sistem pembuangan kotoran, air limbah, tata bangunan, saluran air hujan, penanggulangan bahaya kebakaran, serta pencemaran air, udara, dan tanah. Bintarto (1983) melihat kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup kota dari dua segi, yakni (1) dari segi fisis, berupa gangguan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam, seperti air yang sudah tercemar dan udara yang sudah tercemar, serta (2) dari segi masyarakat atau segi sosial, berupa gangguan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri dan dapat menimbulkan kehidupan yang tidak tenang dan tidak tenteram. Masalah yang dihadapi dalam pembangunan perumahan di daerah perkotaan adalah luas lahan yang semakin menyempit, harga tanah dan material bangunan yang dari waktu kewaktu semakin bertambah mahal, serta kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi semacam ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas perumahan, bahkan seringkali menumbuhkan pemukiman kumuh (Keman 2005).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 3 menyatakan bahwa penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 selanjutnya merumuskan tujuan penataan perumahan dan permukiman, yaitu untuk (1) memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat; (2) mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; (3) memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional; dan (4) menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang- bidang lain.

Daftar Pustaka

Bintarto, R. 1983. Interaksi Desa-Kota. Jakarta: Ghalia Indonesia
Keman, S. 2005. Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Pemukiman. Jurnal Kesehatan Lingkungan, 2 (1): 29-42. Surabaya: Universitas Airlangga
Kirmanto, D. 2002. Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang Berwawasan Lingkungan Strategis dalam Pencegahan Banjir di Perkotaan [internet], diperoleh dari [diakses 20 November 2007]
Yunus, H.S. 1987. Geografi Permukiman dan Permasalahan Permukiman di Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM
Yunus, H.S. 1989. Subject Matter dan Metode Penelitian Geografi Permukiman Kota. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM

Kualitas Lingkungan Permukiman

2008-08-27T14:01:00.000+07:00

Sumunar (2000) berhasil mengklasifikasi lingkungan permukiman di Kota Yogyakarta dalam tiga kelas, yakni (1) kelas permukiman dengan kualitas baik, (2) kelas permukiman dengan kualitas sedang, dan (3) kelas permukiman dengan kualitas buruk. Lebih lanjut Ia menyatakan kondisi sosial ekonomi penghuni berpengaruh terhadap kualitas lingkungan permukiman. Variabel-variabel kondisi sosial ekonomi seperti tahun sukses pendidikan, penghasilan dan besarnya rumah tangga, menunjukkan adanya korelasi dengan kondisi kualitas lingkungan permukiman. Lingkungan permukiman dengan kualitas buruk terutama terdapat di daerah pusat Kota Yogyakarta, sepanjang sungai dan di sekitar jalur kereta api. Biasanya permukiman ini dihuni oleh para penglaju atau commuter yang setiap waktu tertentu pulang kampung.

Hasil penelitian Sumunar (2000) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marwasta (2001). Marwasta (2001) menyatakan penambahan agihan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta umumnya terjadi pada lahan permukiman di sekitar badan sungai, yakni Sungai Winongo, Sungai Code dan Sungai Gajahwong, meskipun terdapat juga agihan yang berasosiasi dengan jalur rel kereta api dalam luasan yang relatif kecil. Penelitian Marwasta (2001) juga menunjukan proses perkembangan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta cenderung berlangsung lambat dan terus menerus. Proses perkembangan permukiman kumuh ini lebih didominasi oleh proses pemadatan bangunan rumah dan proses penuaan bangunan rumah mukim, yang keduanya merupakan penyebab terjadinya deteorisasi lingkungan permukiman.

Penelitian lain tentang kualitas lingkungan permukiman dilakukan oleh Yusuf (2005). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa satuan lingkungan permukiman kepadatan rapat tidak teratur cenderung memiliki kualitas lingkungan permukiman jelek, sedangkan satuan lingkungan permukiman kepadatan jarang teratur memiliki kualitas lingkungan permukiman baik. Keadaan ini membuktikan bahwa faktor kepadatan dan keteraturan bangunan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan permukiman.

Permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya bila memiliki kelengkapan dasar fisik lingkungan berupa prasarana lingkungan (Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992). Dalam bagian penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, sarana dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman ialah (1) jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang, mencegah perambatan kebakaran serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur; (2) jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan; dan (3) jaringan saluran air hujan untuk pengatusan (drainase) dan pencegahan banjir setempat. Dalam keadaan tidak terdapat air tanah sebagai sumber air bersih, jaringan air bersih merupakan sarana dasar.

Selain prasarana lingkungan, permukiman juga memerlukan sarana lingkungan. Sarana lingkungan diperlukan sebagai fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya (Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992). Fasilitas penunjang dapat meliputi aspek ekonomi yang antara lain berupa bangunan perniagaan atau perbelanjaan yang tidak mencemari lingkungan, sedangkan fasilitas penunjang yang meliputi aspek sosial budaya, antara lain berupa bangunan pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman, dan pertamanan.

Permukiman juga memerlukan utilitas umum sebagai sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan (Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992). Utilitas umum meliputi antara lain jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, dan pemadam kebakaran. Utilitas umum membutuhkan pengelolaan secara berkelanjutan dan profesional oleh badan usaha agar dapat memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Marwasta, D. 2001. Perkembangan Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 1970-2000. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
Sumunar, D.R.S. 1997. Kajian Kualitas Lingkungan dan Kondisi Sosial Ekonomi Penghuni di Kota Yogyakarta dengan Teknik Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
Yusuf, A.A. 2005. Kajian Kualitas Lingkungan Permukiman Kota di Kelurahan Kiduldalem dan Bandulan Kota Malang. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Pembangunan Permukiman Berkelanjutan

2008-08-26T08:18:00.000+07:00

Banyak kegiatan pembangunan telah mengakibatkan kemiskinan, kemerosotan serta kerusakan lingkungan (Mitchell, Setiawan & Rahmi 2003). Isu lingkungan hidup dan pembangunan menjadi agenda penting masyarakat internasional di forum regional dan multilateral sejak tahun 1972 setelah pelaksanaan konferensi internasional mengenai "Human Environment" di Stockholm, Swedia dan khususnya setelah Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992. Konferensi Tingkat Tinggi Bumi 1992 menghasilkan Deklarasi Rio de Janeiro, Agenda 21, Forests Principles, serta Konvensi Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati. Konferensi Tingkat Tinggi Bumi juga menghasilkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan yang mengandung tiga pilar utama yang saling terkait dan saling menunjang yakni pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan hidup (Indonesiamission-ny, tanpa tahun).

Pembangunan berkelanjutan di sektor permukiman diartikan sebagai pembangunan permukiman, termasuk di dalamnya pembangunan kota, secara berkelanjutan sebagai upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kualitas lingkungan sebagai tempat hidup dan bekerja semua orang. Inti pembangunan permukiman yang berkelanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan (Kirmanto 2002).

Menurut Kirmanto (2002), pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang menerus atau berkelanjutan sehingga memerlukan dukungan sumber daya pendukung, baik ruang dan lingkungan, alam, kelembagaan dan finansial maupun sumber daya lainnya secara memadai. Untuk itu pembangunan yang dilakukan perlu mempertimbangkan kelestarian dan keserasian lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya yang ada maupun daya dukungnya sejak tahap perencanaan, pengelolaan dan pengembangan. Hal ini dimaksudkan agar arah perkembangannya tumbuh selaras dan serasi sesuai prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial dan budaya. Oleh karena itu, perlu pengalihan orientasi dari membangun rumah ke membangun permukiman.

Daftar Pustaka

Indonesiamission-ny. Tanpa tahun. KTT Dunia Pembangunan Berkelanjutan 2002: Peluang dan tantangan bagi Indonesia baru [internet], diperoleh dari [diakses 20 November 2007]
Kirmanto, D. 2002. Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang Berwawasan Lingkungan Strategis dalam Pencegahan Banjir di Perkotaan [internet], diperoleh dari [diakses 20 November 2007]
Mitchell, B., B. Setiawan dan D.H. Rahmi. 2003. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Pembangunan Berkelanjutan dan Kesehatan

2008-08-22T14:29:00.000+07:00

Pembangunan berkelanjutan memperhatikan keseimbangan lingkungan, sosial dan tujuan ekonomi untuk memaksimalkan kesejahteraan yang berhubungan dengan masyarakat, baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang. Agenda 21, selain memperkenalkan tentang pentingnya perlindungan dan promosi kesehatan manusia, juga menyoroti lima area kunci aksi, yakni (1) memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan utama, khususnya di daerah rural, (2) pengendalian penyakit menular, (3) perlindungan kelompok rentan, (4) memenuhi tantangan kesehatan daerah urban, dan (5) pengurangan resiko kesehatan dari polusi dan bahaya lingkungan (von Schirnding 2002).

Kesehatan manusia dan pembangunan berkelanjutan adalah hubungan yang tidak mungkin terpisahkan.

“Manusia menjadi pusat perhatian dari pembangunan berkelanjutan. Mereka hidup secara sehat dan produktif, selaras dengan alam,” (Prinsip 1 Deklarasi Rio UNCED 1992, dalam Mitchell, Setiawan & Rahmi 2003).

Pembangunan yang berkelanjutan tidak bisa dicapai bila terdapat suatu prevalensi yang tinggi dari kelemahan akibat penyakit dan kemiskinan. Kesehatan penduduk tidak dapat dipelihara tanpa lingkungan yang sehat dan sistem pendukung kehidupan yang lengkap (von Schirnding 2002). Sebuah model hubungan antara aspek lingkungan, ekonomi dan nilai sosial, dengan kesehatan dan keberlanjutan, ditunjukkan dalam Gambar berikut.

Model Konseptual Pembangunan Berkelanjutan (Sumber: Price 1997)

Pada tahun 1993, Majelis Kesehatan Dunia menempatkan hubungan antara kesehatan dan lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Majelis menyetujui bahwa lingkup kesehatan lingkungan seharusnya diperluas melewati dampak fisik langsung dari lingkungan mengenai kesehatan, menuju cakupan konsekuensi kesehatan dari interaksi antara populasi manusia dan suatu jangkauan luas dari faktor dalam lingkungan fisik dan sosialnya. Kondisi lingkungan penting, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam menentukan kesehatan manusia. Penurunan kondisi lingkungan dipertimbangkan menjadi faktor penyumbang utama terhadap rendahnya kesehatan dan rendahnya kualitas hidup, sehingga menghalangi pembangunan berkelanjutan (NPHP, tanpa tahun).

Gaya hidup manusia, pola konsumsi, pembangunan dan pertumbuhan terus-menerus permukiman dapat menuju bahaya dan penyakit baru. Oleh karena itu, Komisi Kesehatan dan Lingkungan WHO menetapkan secara ekplisit bahwa tidak ada pembangunan yang bisa dinamakan berkelanjutan bila menimbulkan kerusakan pada kesehatan manusia (WHO 1992b; Martens, Sloof & Jackson 1997, dalam NPHP tanpa tahun). McMichael (2001), dalam NPHP (tanpa tahun) menuliskan bahwa kota-kota mempengaruhi pola penyakit infeksi di negara berkembang, khususnya penyakit menular seksual dan penyakit yang berasosiasi dengan kemiskinan seperti tuberculosis dan kolera.

Daftar Pustaka

NPHP (National Public Health Partnerships). Tanpa tahun. Thinking Sustainable Development: Acting for health [internet], diperoleh dari [diakses 11 Desember 2007]
Price, C. (Ed.). 1997. Sustainable Development and Health: Concepts, principles and framework for action for European Cities and Towns. European Sustainable Development and Health Series, No 1. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe
von Schirnding, Y. 2002. Health and Sustainable Development: Can we rise to the challenge? [internet], diperoleh dari [diakses 6 Desember 2007]

Kota Sehat

2008-08-15T08:58:00.000+07:00

Surjadi (2002) menyatakan isu lingkungan terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang perlu mendapat perhatian para ahli perkotaan yaitu air, sanitasi, aliran pembuangan/drainage, sampah padat, udara, manajemen tanah, emisi gas, kecelakaan dan bencana. Isu lingkungan ini jika dikaitkan dengan perilaku dan akses pelayanan kesehatan akan menimbulkan masalah kesehatan perkotaan. Pendekatan Kota Sehat pertama kali dikembangkan di Eropa oleh WHO pada tahun 1980-an sebagai strategi menyongsong ‘Ottawa Charter’ yang menekankan kesehatan untuk semua yang dapat dicapai dan berkelanjutan jika semua aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya diperhatikan (DEPHUT tanpa tahun).

Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah (Pedoman Kota Sehat 2005). Menurut Pedoman Kota Sehat (2005), tujuan Kabupaten/Kota Sehat ialah tercapainya kondisi kabupaten/kota untuk hidup dengan bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas dan perekonomian masyarakat.

Untuk mendukung program kota sehat, Departemen Kesehatan pada tahun 2000 telah mengembangkan kecamatan sehat dan kota sehat sebagai bagian dari Indonesia sehat 2010. Pengembangan tersebut dilakukan untuk mewujudkan "pendekatan paradigma sehat" yang berorientasi pada pembentukan bangsa yang sehat, kota sehat dan kabupaten sehat. Dasar-dasar munculnya gerakan kota sehat (Werna, Harpham, Blue and Goldstein 1998; WH0 1996; WHO 2001; dalam Surjadi 2002) ialah sebagai berikut.

Adanya keyakinan bahwa pembangunan kota bukan hanya urusan pemerintah pusat dan Propinsi. Pada banyak keberhasilan diketahui bahwa kota yang sehat adalah kota yang dibangun atas kerjasama antara penduduk, masyarakat, organisasi masyarakat, pengusaha/sektor swasta, dan lain lain.
Salah satu peran pemerintah kota dan pusat ialah mendukung inisiatif masyarakat yang hidup dan bekerja di kota. Dalam hal ini termasuk mendukung inisiatif masyarakat, organisasi masyarakat dan swasta. Ini berarti peranan pemerintah tidak hanya mengelola kota akan tetapi juga mendukung insiatif dari kelompok- kelompok masyarakat.
Kesehatan seseorang terwujud akibat tercipta tatanan sehat pada lingkungan ia hidup dan bekerja, seperti di rumah, tempat kerja, pasar, sekolah, dan lain lain.
Dalam pelaksanaan kota sehat, ada dua aspek yang diperhatikan, yakni (a) aspek teknik berupa perencanaan yang meliputi mobilisasi sumber daya dan metode pembangunan setting kesehatan berdasarkan data kesehatan dan epidemiologi, serta (b) aspek partisipatif yang menempatkan penduduk sebagai pemeran utama pembangunan. Dengan demikian, maka persepsi, keinginan dan seleksi masalah dilakukan oleh penduduk setempat.
Kegiatan yang dilakukan ada dua macam, yakni (a) pada tatanan tertentu seperti sekolah, kantor dan pemukiman kumuh, serta (b) pada isu tertentu misalnya kesehatan ibu, anak jalanan, gizi, penyakit menular dan lain lain.
Gerakan kota sehat timbul sebagai perwujudan paradigma baru kesehatan masyarakat. Gerakan ini berpandangan bahwa meningkatkan kesehatan kota tidak cukup hanya melakukan perbaikan lingkungan kota dan pengobatan pada penduduk yang sakit serta pencegahan pada yang sehat melalui peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan. Akan tetapi, dibutuhkan pendekatan yang menempatkan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan. Hal ini sebenarnya nyata bila melihat indeks pembangunan manusia yang ditentukan oleh pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

Tatanan Kabupaten/kota sehat dikelompokkan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, yakni (1) kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum, (2) kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi, (3) kawasan pertambangan sehat, (4) kawasan hutan sehat, (5) kawasan industri dan perkantoran sehat, (6) kawasan pariwisata sehat, (7) ketahanan pangan dan gizi, (8) kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, dan (9) kehidupan sosial yang sehat. Tatanan dan permasalahan khusus ini dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik daerah (Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2006).

Daftar Pustaka

DEPHUT (Departemen Kehutanan). Tanpa tahun. Info Lingkungan: Gerakan Kota Sehat [internet], diperoleh dari PUSSTAN/INFO_III01/VI_III01.htm> [diakses 20 November 2007]
Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2006. Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat: Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan, Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005. Yogyakarta: Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Surjadi, C. 2002. Program Kota Sehat di Indonesia sebagai Bagian dari Pembangunan Kota yang Berkelanjutan: Tinjauan kritis [internet], diperoleh dari [diakses 20 November 2007]

Meresapkan Air Hujan

2008-08-14T10:51:00.000+07:00

Banjir dan kekeringan merupakan petunjuk alam tentang ketidakmampuan Kita dalam mengelola air. Keberadaannya maupun ketiadaannya menjadi bencana. Ketika musim hujan, genangan air dimana-mana. Ketika musim kemarau, tidak ada air dimana-mana.

Pemkot Pangkalpinang telah menggagas terobosan baru dalam pengelolaan air, dengan meminta kepada pemilik bangunan agar membuat sumur resapan di sekitar bangunan. Sumur resapan ini dimaksudkan sebagai bank air atau cadangan air di kala sulit mendapatkan air (Bangkapos.com, Sabtu 09/08/08).

Sumur serapan sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai salah satu media agar air hujan yang jatuh ke permukaan tanah tidak langsung mengalir menuju saluran drainase maupun sungai. Memang konsep dasar yang selama ini banyak digunakan di berbagai kota Indonesia ialah konsep drainase pengatusan kawasan, yaitu membuang atau mengalirkan seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah secepat-cepatnya ke sungai terdekat. Dengan demikian tidak ada waktu yang cukup bagi air untuk meresap ke dalam tanah sehingga pada akhirnya dapat berdampak terjadinya kekeringan, banjir, longsor, dan pelumpuran. Kekeringan karena air hujan tidak dapat menggantikan airtanah yang telah digunakan. Banjir karena air hujan langsung menuju ke saluran drainase sehingga melebihi daya tampung. Longsor karena aliran air hujan menggerus tanah. Pelumpuran karena aliran air hujan membawa material gerusan. Drainase yang semestinya dikembangkan ialah dengan mengelola air hujan yang jatuh agar sebesar-besarnya dapat meresap ke dalam tanah atau dengan mengalirkan ke sungai tanpa melampaui kapasitas sungai.

Sumur resapan pada dasarnya bukan ditujukan sebagai bank air atau cadangan air. Seperti namanya, maka sumur resapan lebih dimaksudkan sebagai tempat untuk mengumpulkan air hujan yang jatuh agar memiliki waktu yang cukup untuk meresap masuk ke dalam airtanah. Bank air atau cadangan air sesungguhnya ialah airtanah itu sendiri. Bila kemudian pada suatu waktu air terlihat berada di dalam sumur resapan maka ini berarti air hujan yang terkumpul belum sepenuhnya meresap ke dalam tanah atau permukaan airtanah yang saat itu sedang tinggi sehingga mengisi sumur resapan.

Usul Pemkot Pangkalpinang agar setiap bangunan memiliki sumur resapan, harus mendapatkan apresiasi yang tinggi karena merupakan suatu upaya nyata pengembangan konsep drainase yang ramah lingkungan. Selain itu, kenyataan penting yang harus Kita sadari sejak dini sebagai penghuni pulau kecil ialah daya dukung yang dimiliki oleh pulau yang kita tinggali ini sangat terbatas. Pulau Bangka tidak memiliki gunung-gunung tinggi sebagai daerah penyimpanan air atau tandon air, seperti Gunung Merapi di Pulau Jawa. Bahkan sebaliknya yang terjadi saat ini ialah bukit-bukit yang Kita miliki pun semakin gundul dibabat sehingga menurunkan kemampuannya dalam menyimpan air.

Pemerintah Kota Pangkalpinang mengaku telah berupaya memasyarakatkan sumur resapan. Salah satunya dengan mengusulkan raperda tentang pembangunan satu bangunan satu sumur resapan. Upaya pembuatan perda tentang sumur resapan ini sendiri sebenarnya bukan hal baru di Republik Kita. Setidaknya DKI Jakarta dan Yogyakarta merupakan segelintir daerah yang telah terlebih dahulu memiliki perda tentang sumur resapan. Namun apakah peraturan daerah memang ampuh untuk “memaksa” penduduk membuat sumur resapan?

Pembangunan sumur serapan membutuhkan biaya yang cukup mahal karena teknis pembuatan yang pada dasarnya sama dengan pembuatan sumur gali biasa. Perbedaan utama terdapat pada kedalaman. Bila sumur gali memerlukan kedalaman yang menembus batas permukaan air tanah, maka sebaliknya kedalaman sumur resapan harus berada di atas permukaan airtanah. Kedalaman sumur resapan harus di atas permukaan airtanah ini dimaksudkan agar airhujan yang masuk dapat disaring terlebih dahulu oleh tanah sebelum bersatu dengan cadangan airtanah. Air hujan yang masuk ke dalam sumur resapan ini bisa jadi telah bercampur dengan bahan pencemar di udara atau telah bercampur dengan air selokan sehingga perlu disaring agar tidak mencemari airtanah.

Alternatif lain yang patut menjadi perhatian selain membuat sumur resapan ialah menggunakan biopori. Biopori merupakan lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat organisme tanah seperti seperti cacing, perakaran tanaman dan rayap. Lubang-lubang ini berisi udara sehingga kemampuan sebidang tanah untuk meresapkan air semakin meningkat.

Jumlah biopori dapat ditingkatkan dengan membuat lubang vertikal ke dalam tanah. Lubang dapat berbentuk berbentuk silinder dengan diameter 10 cm dan kedalaman 80-100 cm. Lubang ini bisa dibuat di halaman rumah, di dasar saluran air (got), maupun pada tanah lapang yang memiliki genangan dan aliran air hujan. Lubang-lubang tersebut diisi bahan organik, yang dapat berasal dari sampah dapur, sisa-sisa tanaman, dedaunan kering, dan potongan rumput. Sampah organik ini memancing binatang-binatang kecil seperti cacing atau rayap masuk kedalam lubang dan membuat rongga biopori sebagai saluran-saluran kecil. Sampah dalam lubang menjadi sumber energi bagi organisme tanah melalui proses pengomposan. Sampah yang telah diurai ini dikenal sebagai kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk organik. Oleh karena itu, melalui proses seperti itu maka lubang resapan biopori selain berfungsi sebagai bidang peresap air juga sekaligus berfungsi sebagai alat pembuat kompos.

Sudah saatnya Kita serius memikirkan bagaimana mengelola air agar tidak menjadi bencana ketika ia ada maupun tiada.

Berhasilkah Penataan Ruang Pasca Bencana? Berkaca di Kelurahan Tahunan Kota Yogyakarta

2008-07-29T11:17:00.000+07:00

Pasca Bencana: Membangun yang Lebih Baik?

Keadaan pasca bencana sebenarnya tidak hanya memberikan dampak buruk, namun ia juga memberikan peluang untuk membangun dan mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. Peluang dari situasi krisis setelah bencana alam ialah munculnya kesadaran warga masyarakat untuk menyusun langkah-langkah pencegahan bencana di masa depan (UN-Habitat, tanpa tahun). Pemerintah Indonesia sendiri melihat peluang ini dengan menyusun kebijakan pemulihan perumahan dan permukiman, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Juni 2006 di Yogyakarta, yang bertujuan untuk menyediakan perumahan dan permukiman tahan gempa yang lebih sehat, lebih tertib, lebih teratur, dan lebih estetis beserta sarana dan prasarana pendukungnya, dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan kembali perumahan dan permukiman penduduk di Kota Yogyakarta pasca gempa bumi 27 Mei 2006 memiliki permasalahan yang kompleks. Kota Yogyakarta dengan kepadatan penduduknya yang tinggi dan letaknya yang secara geomorfologis rawan terhadap bencana alam gempa bumi, harus mampu memanfaatkan momen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006 untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang lebih sehat, lebih tertib, lebih teratur, dan lebih estetis beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Tidak hanya itu, pembangunan permukiman yang dilaksanakan juga harus berkelanjutan agar di masa depan tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan permukiman.

Penataan Ruang Pasca Bencana

Tim Kementerian Negara Lingkungan Hidup menemukan adanya dilema dan kesenjangan antara penyusunan kebijakan di tingkat makro dengan dorongan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan di tingkat mikro, sehingga menyebabkan terhambatnya proses penataan ruang yang rasional. Selain itu, terdapat keterbatasan data dan informasi kualitas lingkungan pada skala rinci sehingga dapat menyebabkan kesesuaian alokasi ruang sangat jauh dari harapan bahkan mengakibatkan kerusakan lingkungan sosial maupun fisik di masa depan (Tim Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2006).

Bila melihat hasil dari pembangunan kembali perumahan dan permukiman penduduk pasca bencana gempa bumi 27 Mei 2006, khususnya dengan mengambil studi kasus di Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbulharjo, maka terlihat tidak adanya perubahan penataan ruang untuk memperbaiki keadaan dibandingkan dengan sebelum gempa. Rumah-rumah masih dibangun dengan jarak yang tidak sesuai dengan ketentuan, padahal Pasal 44 Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan menyatakan bahwa setiap bangunan atau kompleks bangunan harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan lain disekitarnya dalam satu persil sekurang-kurangnya enam meter atau sama dengan tinggi bangunan.

Pertanyaan yang kemudian muncul setelah melihat fenomena ini ialah: Mengapa tidak terjadi penataan ruang pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman penduduk pasca gempa bumi 27 Mei 2006?

Kelurahan Tahunan Kota Yogyakarta memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Menurut Daftar Isian Profil Kelurahan Tahunan, jumlah penduduk di daerah ini sebanyak 10.616 jiwa, dengan luas wilayah 0,63 km2. Ini berarti kepadatan penduduk di wilayah ini ialah 16.851 orang per km2, diatas rerata kepadatan penduduk Kota Yogyakarta, yakni 16.098 orang per km2. Melihat kondisi ini maka tidak mengherankan bila keadaan permukiman di Kelurahan Tahunan demikian rapat.

Tingginya tingkat kepadatan penduduk merupakan alasan pertama mengapa tidak terjadi penataan ruang pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman penduduk pasca gempa bumi 27 Mei 2006. Diperlukan sumberdaya yang sangat besar untuk merelokasikan sebanyak 10.616 orang penduduk ke daerah baru, baik sementara maupun permanen. Selain itu akan banyak konsekuensi baru bila pun penduduk bersedia dipindahkan, seperti masalah jarak dari tempat bekerja, tempat pendidikan, masalah akses, dan masalah-masalah lain yang mengikutinya.

Alasan lain mengapa tidak terjadi penataan ruang pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman penduduk pasca gempa bumi 27 Mei 2006 ialah masalah hukum. Pemerintah Kota Yogyakarta terkendala status hukum atas tanah yang didiami penduduk. Bila akan dilakukan penataan ruang, maka Pemerintah harus membeli terlebih dahulu tanah-tanah milik penduduk. Kembali lagi Pemerintah terkendala oleh pembiayaan untuk membeli tanah-tanah milik penduduk. Memang sudah diwacanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membeli kembali tanah-tanah milik penduduk. Mekanisme pembelian ini akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kota. Selanjutnya Pemerintah Kota Yogyakarta akan membuat rumah-rumah susun untuk mengatasi keterbatasan ruang di Kota Yogyakarta. Pembangunan akan dialihkan lebih secara vertikal untuk mengoptimalkan ruang yang tersedia.

Daftar Pustaka

Tim Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2006. Kajian Awal Dampak Lingkungan Gempa Yogyakarta dan Gunung Merapi [internet], diperoleh dari [diakses 11 Desember 2007].
UN-Habitat. tanpa tahun. Panduan Penyusunan Program yang Operasional dalam Situasi Pasca Bencana. Seri Manajemen Resiko dan Bencana No.1. Yogyakarta: IRE Yogyakarta, USAID & IOM-OIM

Perangkat Keberhakan, Hak Kepemilikan dan Kaitannya dengan Pengelolaan Sumberdaya Alam

2008-07-29T11:09:00.000+07:00

Pulau Bangka dikenal sebagai daerah penghasil timah. Di pulau ini, bijih timah bisa ditemukan di bukit dan lembah, di tengah hutan; maupun di halaman rumah penduduk, di tengah permukiman. Bijih timah sebagai sumberdaya alam strategis yang terdapat di Pulau Bangka perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat. Namun masalah yang kemudian muncul ialah siapa yang berhak untuk mengelola dan siapa yang memiliki sumberdaya ini. Dalam beberapa paragraf di depan Kita akan mencoba menelusuri kaitan antara perangkat keberhakan dan hak kepemilikan dengan pengelolaan sumberdaya alam bijih timah di Pulau Bangka.

Sebelum tahun 1998 tidak ada masyarakat di Pulau Bangka yang berani menambang timah, walaupun bijih timah berada di tanah miliknya sendiri. Ketika itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka menetapkan peraturan bahwa penambangan timah hanya boleh dilakukan oleh PT. Tambang Timah dan penduduk dilarang untuk melakukan penambangan.

Krisis ekonomi merubah segalanya. Himpitan atas buruknya perekonomian dan sempitnya lapangan pekerjaan membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka memberikan izin kepada masyarakat untuk menambang timah. Mulai saat itu, setiap masyarakat Bangka merasa memiliki hak untuk mengeruk bijih timah tanpa merasa khawatir akan mendapatkan sanksi. Kehadiran Pemerintah Kabupaten Bangka di sini bernilai penting dalam menyusun peraturan untuk memberikan legitimasi kepada pihak-pihak tertentu dalam mengelola sumberdaya bijih timah. Bila di awal perangkat keberhakan hanya berada di tangan PT. Tambang Timah, selanjutnya perangkat keberhakan ini juga berada di tangan masyarakat. Akhirnya, baik PT. Tambang Timah maupun masyarakat memiliki perangkat keberhakan untuk mengelola sumberdaya bijih timah di Pulau Bangka.

PT. Tambang Timah sebagai perusahaan bila dibandingkan dengan masyarakat sebagai individu maupun kelompok, tentunya memiliki mekanisme yang berbeda dalam pengelolaan sumberdaya bijih timah. Perbedaan ini terkait dengan kepemilikan atas penguasaan teknologi, kemampuan finansial, maupun strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. PT. Tambang Timah memiliki teknologi yang canggih dan modal yang besar, sebaliknya masyarakat hanya memiliki teknologi sederhana dan modal yang sangat terbatas. PT. Tambang Timah memerlukan kajian mendalam untuk menentukan titik-titik penambangan. Ini berarti memerlukan peralatan canggih dan analisa para ahli pertambangan untuk bisa mendapatkan lokasi yang strategis dan kandungan bijih timah yang menguntungkan untuk ditambang. Masyarakat, dengan modal sekitar 10 sampai 20 juta, hanya menggunakan peralatan sederhana seperti ekskavator, pompa penyemprot air dan tempat pendulangan pasir timah. Analisa masyarakat dalam menentukan titik-titik penambangan pun sederhana, karena hanya mengikuti lokasi-lokasi bekas penambangan untuk mencari sisa-sisa bijih timah yang tidak ekonomis lagi untuk ditambang PT. Tambang Timah.

Paparan singkat di atas memberikan sekelumit gambaran bahwa perangkat keberhakan dan hak kepemilikan sangat berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam. Perangkat keberhakan terkait dengan siapa yang memiliki dukungan peraturan untuk mendapatkan legitimasi mengelola sumberdaya alam, sedangkan hak kepemilikan terkait dengan kemampuan suatu pihak yang memiliki legitimasi mengelola sumberdaya alam tentang bagaimana cara mengelola sumberdaya alam tersebut.

Respons pada Bencana Alam dan Pengelolaan Bencana

2008-07-29T11:01:00.000+07:00

Bencana: Bagaimana kita memandangnya?

Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa bencana merupakan akibat aktivitas alam semata. Bagi mereka, yang dinamakan bencana ialah kejadian-kejadian seperti banjir, kekeringan, gempa bumi, tsunami, dan angin puting beliung. Jarang ditemui masyarakat yang menganggap kejadian-kejadian seperti kebakaran hutan, pabrik gas meledak, sebagai bencana. Mereka lebih beranggapan bahwa kejadian ini merupakan suatu bentuk kecelakaan.

Bila Kita kaji sedikit lebih dalam dari kejadian-kejadian yang ‘tidak menyenangkan’ tersebut, secara mudah dapat dibagi dalam kejadian yang berawal dari aktivitas alam dan kejadian akibat dari aktivitas manusia. Namun bila dilihat lebih dalam lagi, maka nampak bahwa tidak mungkin bencana terjadi tanpa aktivitas alam, begitu pula tanpa adanya aktivitas manusia. Morren (1983, p.284) menyatakan “the traditional distinction between ‘natural’ and ‘man-made’ disaster largely disappears. Hal ini ditekankan kembali oleh Frerks (2007, p.7) bahwa “disasters are complex and multi-causal.”

Bencana: Dari mana datangnya?

Bencana merupakan hasil perkawinan dari bahaya dan risiko (Frerks 2007). Risiko penyebab bencana dapat berasal dari “natural and societal reason (Frerks 2007, p.1).” Sayangnya, seringkali studi tentang penyebab bencana terlalu menekankan pada sistem bumi-atmosfer sehingga kurang memperhatikan penyebab yang berasal dari aspek sosio-kultural (Morren 1983, p.287), seperti yang ditekankan oleh Frerks (2007, p.7) bahwa “disaster is the historical consequence of political, economic and social processes.”

Pembangunan yang salah merupakan penyebab terjadinya bencana. Menurut Frerks (2007, p.2) “certain forms of development have rendered communities and populations more vulnerable to disaster.” Demikian pula Morren (1983, p.287) mengatakan terdapat hubungan langsung antara pembangunan (termasuk perubahan sosial dan modernisasi) dengan kerentanan bahaya. Alasan Morren ialah “development tends to foster dependency and specialisation on the part of individual and communities, reducing their ability to respond affectively, or narrowing the range of normal environmental variability with which they are able to cope on their own (Morren 1983, p.289).”

Menghadapi Bencana: Siapa dan bagaimana?

Ketika bencana terjadi dan masyarakat menjadi lumpuh, maka tidak terelakkan ketergantungan terhadap pihak luar. Akan tetapi bantuan dari pihak luar ini tidak selamanya bernilai positif. “One very common effect of external relief is to pre-empt individul effort and local initiative; to prevent people from salvaging personal property or conserving other assets, to compete with local sources of food supplies and materials and so on (Morren p.287).” Oleh karena itu, masyarakat lokal-lah yang semestinya menangani bencana.

Selama ini ketika menghadapi bencana kita cenderung menganggapnya sebagai “process of adaptation and survival.” Oleh karena itu, yang terjadi kemudian ialah strategi yang digunakan cenderung bertujuan untuk mengurangi kerugian ketimbang pencegahan (Morren 1983, p.290). Padahal, yang sebenarnya dibutuhkan ialah “a proactive, long-term and developmentalist perspective has to be incorporated in disaster-related work, instead of the mainly reactive stance that we have witnessed in disaster-related practice for so long (Frerks 2007, p.2).”

Pembangunan semestinya menjadi cara untuk menghadapi bencana. “Appropriate structural development efforts could help reduce disaster vulnerability in a sustainable manner (Frerks 2007, p.2). Akan tetapi pada umumnya, solusi yang diberikan dalam menangani bencana ialah dengan menggunakan teknologi (Morren 1983, p.286). Padahal menurut Frerks (2007, p.1) “technoratic answer will not suffice and that progress can be made in the societal and governance domain.”

Bacaan

Morren G.E.B., Jr. 1983. A General Approach to the Identification of Hazard and Responses, dalam K. Hewitt (peny.) Interpretations of Calamity from the Viewpoint of Human Ecology. Boston, London and Sydney: Allen and Unwin Inc. Hlm.284-297.
Frerks, G. 2007. Disaster and Development: Social Science Perspective on Disaster Management, Keynote Presentation of Session ‘Environmental and Communal Resilience’. Open Science Meetong 2007: ‘Towards a Sustainable World”. Sanur, Bali, 18-20 November.

Konservasi Alam dan Kebudayaan

2008-07-29T10:52:00.000+07:00

Pengelolaan Sumberdaya Alam

Pengelolaan sumberdaya kelautan menggunakan sistem Sasi terbukti telah mampu menjaga kelestarian sumberdaya alam. Sistem ini mengatur kapan masyarakat diperbolehkan mengambil hasil laut, dan kapan masyarakat dilarang mengambil hasil laut. Sistem ini juga mengatur di daerah mana masyarakat diperbolahkan untuk mengambil hasil laut dan di daerah mana masyarakat dilarang untuk mengambil hasil laut. Dengan demikian, sumberdaya kelautan tidak dieksploitasi secara terus-menerus sehingga memiliki waktu untuk memulihkan diri, juga tidak dilaksanakan pada sembarangan tempat sehingga hanya komoditas tertentu yang dapat dieksploitasi.

Orde baru telah membawa perubahan besar dalam tata kepemerintahan di Kepulauan Indonesia. Pemerintah mengatur ulang setiap kepranataan masyarakat mulai dari tingkat nasional di pusat hingga tingkat lokal di daerah. Hal ini berdampak pada sistem kepranataan yang telah lebih dahulu hadir di masyarakat. Sistem kepranataan ini tenggelam karena tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah. Akibatnya jelas, sistem kepranataan yang selama ini berjalan di masyarakat menjadi lemah, kehilangan kekuatannya. Demikian pula yang terjadi dalam kepranataan masyarakat di dalam sistem Sasi.

Tidak adanya pengakuan terhadap kepranataan masyarakat yang selama ini telah menjadi lembaga yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam, menjadikan mekanisme pengelolaan sumberdaya alam itu sendiri berubah. Ketiadaan pengakuan oleh pemerintah telah membuat taring lembaga ini menjadi tumpul. Mereka tidak mampu lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatur aktivitas masyarakat. “Fundamental changes in social, political, and economic system have had profound effects on the ways in which people use their natural resource base (Brookfield and Bryon 1993; Bryant and Parnwell 1996; Hirsch and Warren 1998 dalam Dove et.al. 2005).”

Ketika tidak ada lembaga yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam, maka tentu saja tidak ada aturan bagi masyarakat dalam mengeksplotasi sumberdaya alam. Ketiadaan aturan ditambah dengan kebodohan dan sedikit keserakahan telah cukup sebagai ramuan yang mampu melenakan masyarakat dalam mengeksploitasi sumberdaya alam. Mulanya mereka mungkin mengeksploitasi sumberdaya alam secukupnya untuk dapat bertahan hidup. Lalu mereka merasa bahwa bertahan hidup saja tidak cukup sehingga harus mengeksploitasi sumberdaya alam lebih dari cukup. Kemudian kecukupan hidup menjadikan mereka melihat bahwa kehidupan yang lebih dari cukup dapat dicapai bila mengeksploitasi lagi dan lagi. Lingkaran kecukupan ini berputar terus dengan kecepatan yang mengalahkan kemampuan alam menyediakan sumberdaya yang mencukupi. Tidak diperlukan waktu yang lama untuk menjadikan sumberdaya alam menjadi kolaps, tidak mampu lagi menghasilkan, karena masyarakat telah menggerogoti pokoknya, tidak hanya mengambil bunganya. “The very existence and activities of the human population are often seen as harmful for the environment (Dove et.al. 2005, p.2).”

Pendekatan Konservasi

Bila melihat kenyataan perilaku manusia di atas maka tidak mengherankan banyak pendekatan konservasi mendasarkan kegiatan ini pada pertanyaan: “What are local communities doing that is inimical to the environment and how can we counter it (Dove et.al. 2005, p.2).” Akan tetapi, pertanyaan selanjutnya yang muncul ialah apakah semua hubungan manusia-alam hanya berbentuk semacam kegiatan eksploitasi ini semata. Kenyataan menunjukkan ada pula hubungan manusia-alam dalam bentuk lain, yakni hubungan yang semakin memperkaya, baik untuk manusia maupun untuk alam. “Much of the tropical low-land forest – in Southeast Asia and elsewhere – is the product of many generations of selective human intervention and modification (both deliberate and inadvertent), optimizing its usefulness and at the same time often enhancing biodiversity (Ellen 1999, 137; Cf.Orlove and Brush 1996 dalam Dove et.al. 2005).” Pernyataan ini merupakan bentuk lain dari gambaran masyarakat dalam sistem Sasi seperti yang diceritakan pada bagian sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun kembali bentuk pertanyaan untuk pendekatan konservasi menjadi “what are these communities doing that supports environmental conservation and how can we strengthen, or at least not weaken, these ac-tivities (Dove 1993b, dalam Dove et.al. 2005)?”

Teori lama konservasi menyatakan “biodiversity is highest in areas furthest removed from anthropogenic disturbances and closest to seemingly undisturbed habitats (Dove et.al. 2005, p.8).” Tidak mengherankan bila aktivitas yang kemudian ditempuah ialah “minimize human influence and thereby protect as much biodiversity as possible (Dove et.al. 2005, p.8).” Padahal kenyataan membuktikan bahwa “the relationship between human society and biodiversity maintenance is more complicated (Dove et.al. 2005).” Dove (2005) menyatakan bahwa terdapat zona pertengahan diantara bentanglahan paling terpengaruh oleh aktivitas manusia (seperti pusat kota) dan bentanglahan yang paling tidak tersentuh oleh aktivitas manusia (seperi hutan perawan) yang memiliki tingkat keragaman tinggi, hasil dari manipulasi manusia terhadap lingkungan. “A protected area’s buffer zone may contain higher level of biodiversity than the protected area it self (Dove et.al. 2005).” Oleh karena itu, manusia dapat dilihat sebagai suatu bagian integral dari fungsi ekosistem, daripada sebagai unsur asing yang hanya bertanggung jawab terhadap kerusakan ekosistem.

Pengaruh Kebudayaan

“The term ‘biodiversity’ emerged as a new mode of biological and social organization in the United States in the mid-1980s (Lowe 2006, p.4).” Ini berarti “biodiversity’ adalah produk barat, maksudnya ia hadir dalam kebudayaan barat. Kebudayaan merupakan hasil dari ekstraksi kehidupan suatu masyarakat selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Ketika hasil dari kebudayaan ini dibawa dan dicoba untuk diterapkan di belahan dunia lain, yang berangkat dari nilai-nilai yang berbeda, begitu pula dengan keadaan alam dan kesejahteraan sosial, pastinya memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Seperti pernyataan dari seorang peneliti Indonesia “a country like America is rich enough for conservation and looking at wildlife the way Americans do is a luxury. I don’t think the Indonesian people are ready to look at nature in this luxurious way. Nature is still full of resource for Indonesian people because of our level of development. We are not rich enough in Indonesia to afford conservation of species-species is West-ern concept (Lowe 2006, p.14-15).” Pernyataan ini semakin menguatkan bahwa “knowledge, rationalities, and natures in Southern biodiversity conservation cannot be understood through the language of as-similation or adaptation in the tropics of a project that originates in a more temperate climate (Lowe 2006, p.14).”

“The traditional resources management system has been very sustainable throughout the years and quite successful in maintain economically productive and biologically diverse landscape (Dove et.al. 2005).” Hal ini dikarenakan “the way people in which people conceptualize their natural environment indeed depends on how they use it, how they transform it, and how they invest knowledge in it through their actions (Dove et.al. 2005).” Di lain sisi, intervensi pihak luar ser-ingkali gagal disebabkan karena “large-scale, technocratic and centralized state schemes that attempt to control people and resources often proceed without adequate understanding of the local social relations surrounding resource use (Scott 1998 dalam Dove et.al. 2005).” Oleh karena itu, “community-based conservation efforts are most likely to succeed if researchers and policymakers look for existing local practices which have a conservation function, rather than trying to bring in new activities and concepts from the outside (Dove et.al. 2005, p.7).”

Bacaan

Dove, M.R., P.E. Sajise, dan A.A. Doolittle. 2005. The Problem of Conserving Nature in Cultural Landscape,” dalam M.R. Dove, P.E. Sajise, dan A.A. Doolittle (peny.) Conserving Nature in Culture: Case Studies from Southeast Asia. New Haven: Yale Southeast Asian Studies Monograph #54. Hlm. 1-21
Lowe, C. 2006. Wild Profusion, Biodiversity Conservation in An Indonesian Archipelago. Princeton dan Oxford: Princeton University Press. Hlm. 1-25

Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Komunitas

2008-07-29T10:45:00.000+07:00

Siapakah sebenarnya pihak yang paling berkepentingan terhadap sumberdaya alam? Negarakah atau suatu korporasi? Jawabannya barangkali justru yang paling berkepentingan terhadap sumberdaya alam ialah masyarakat yang berada paling dekat dengan sumberdaya alam itu sendiri. Oleh karena itu, sudah selayaknya bila dikembangkan suatu mekanisme pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Li (2002) bahwa “community-based natural resource management (CBNRM) is that people who live close to a resource and whose livelihoods directly depend upon it have more interest in sustainable use and management than state authorities or distant corporations.” Hal ini penting karena ketika suatu negara atau korporasi hanya berbicara tentang pengelolaan sumberdaya alam, ketika itu pula masyarakat lehernya sedang tergantung oleh sumberdaya alam yang sedang dibicarakan. Pada saat yang sama itu pula negara atau korporasi malah mengikat tangan masyarakat sehingga tidak mampu berbuat apapun untuk melepas jeratan di leher mereka. Masyarakat harus mampu atau dimampukan untuk mengelola sumberdaya alam yang berada di sekitar mereka. Ketergantungan mereka terhadap sumberdaya alam mengisyaratkan bahwa sumberdaya alam tersebut harus dijaga agar dapat dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Banyak yang berpendapat bahwa “CBNRM offers the best prospect for meeting conservation objectives while improving the who have been denied the fundamental right to substantive participation in decisions that impact on their well-being and livelihoods (Li 2002 p.265).” Hal ini berarti sebenarnya CBNRM mengembalikan hak masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam. Ia kemudian bertanggungjawab terhadap kelestarian sumberdaya alam tersebut karena memiliki dampak bagi kehidupannya. “CBNRM thus combine environmental sustainability, social justice, and development efficiency with assertions about practically and “good sense” (Lynch & Talbott, 1995, p.6, dalam Li 2002 p. 265).”

Permasalahan yang Muncul

“A resource management system only qualifies as “community-based” if the rules for resource allocation and “management” are set primarily (though not exclusively) by communities themselves (Li 2002 p.270).” Masyarakatlah yang menjadi pemain utama dalam CBNRM. Akan tetapi masalah yang kemudian muncul ialah siapa sesungguhnya masyarakat yang berhak menjadi pemain utama tersebut? “Identifying ‘on the ground’ indigenous communities that fit the model presupposed by CBNRM is more difficult in practice than the simplified model would indicate (Li 2002 p.268-269).”

“By promoting CBNRM , advocate aim to return to communities the right to control their resources and their futures (Li 2002 p. 265).” Kesulitan lain yang kemudian muncul ialah ketika masyarakat telah melakukan pengelolaan sumberdaya alam itu sendiri. Ide mulia yang dibawa CBNRM harus kembali berhadapan dengan realitas dan kompleksitas dunia nyata. Ketika masyarakat telah mendapatkan kembali haknya untuk mengatur sumberdaya alam, ternyata di dalam masyarakat sendiri terdapat persoalan-persoalan internal. Mulailah bermunculan kesulitan demi kesulitan lain dalam penerapan CBNRM seperti

the problems of patronage, class and gender inequities about which advocates have been reminded often enough (Li 2002 p.266); dan
while some people would benefit from CBNRM provisions, others would find themselves reassigned to a marginal economic niche that corresponds poorly to the futures they imagine for themselves (Li 2002 p.266).

Kesulitan lain ialah ketika program yang ditawarkan teryata CBNRM semu. CBNRM bukannya menguatkan peran masyarakat, namun malah menguatkan peran negara. “CBNRM, rather than rolling back the state and reducing official interference in local affairs, is a vehicle for realigning the relationship between the state and upland citizens. CBNRM has the effect of intensifying state control over upland resources, lives and livelihoods (Li 2002 p.266).”

Bacaan

Li, T.M., 2002, Engaging Simplifications: Community-based Resource Management, Market Processes and State Agendas in Upland Asia, World Development 30/2:265-283

Pengelolaan Terpadu dan Berkelanjutan Wilayah Pesisir untuk Kepariwisataan Alam

2008-07-03T08:24:00.000+07:00

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km2. Bangsa Indonesia telah memanfaatkan wilayah pesisir yang kaya dan beragam sumber dayanya sejak berabad-abad lamanya. Wilayah pesisir Indonesia terkenal dengan kekayaan dan kenekaragaman sumber daya alamnya. Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia karena adanya ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun yang sangat luas dan beragam.

Pengertian

Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara daratan dan lautan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua. Namun, untuk kepentingan pengelolaan adalah kurang penting untuk menetapkan batas-batas fisik suatu wilayah pesisir secara kaku. Penetapan batas-batas suatu wilayah pesisir lebih berarti bila didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem pesisir beserta segenap sumber daya yang ada di dalamnya, serta tujuan dari pengelolaan itu sendiri.

Wisata Alam adalah bentuk rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, baik dalam bentuk asli maupun setelah ada perpaduan dengan daya cipta manusia. Objek wisata alam adalah alam beserta ekosistemnya, baik asli maupun setelah adanya perpaduan dengan daya cipta manusia, yang mempunyai daya tarik untuk diperlihatkan dan dikunjungi wisatawan.

Pembangunan Terpadu Sumber Daya Wilayah Pesisir

Ekosistem pesisir memiliki peran strategis dan prospek yang cerah bagi pembangunan nasional. Namun, selama ini pola pembangunan sumber daya ini bersifat tidak optimal dan berkelanjutan. Salah satu faktor penyebab yang utama adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumber daya pesisir yang dijalankan secara sektoral dan terpilah-pilah. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumber daya pesisir yang tidak dilakukan secara terpadu dikhawatirkan hanya akan merusak sumber daya tersebut karena karakteristik dan dinamika alamiah ekosistem pesisir secara ekologis saling terkait satu sama lain.

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu merupakan suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan informasi tentang potensi pembangunan yang dapat dikembangkan di suatu wilayah pesisir beserta permasalahan yang ada, baik aktual maupun potensial.

Prospek Wilayah Pesisir untuk Kepariwisataan Alam

Secara garis besar potensi pembangunan di wilayah pesisir dan lautan terdiri dari tiga kelompok, yakni (1) sumber daya dapat pulih, (2) sumber daya tak dapat pulih, dan (3) jasa-jasa lingkungan. Sumber-sumber daya dapat pulih antara lain seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut, sumber daya perikanan laut, serta bahan-bahan radioaktif. Sumber-sumber daya tak dapat pulih meliputi seluruh mineral dan geologi, sedangkan yang dimaksud dengan jasa-jasa lingkungan meliputi fungsi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan dan keamanan, penampung limbah, pengatur iklim, kawasan perlindungan, dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi ekologis lainnya.

Pengembangan kegiatan pariwisata di wilayah pesisir secara ideal dapat menciptakan saling keterkaitan dan saling menjaga secara harmonis antara unsur-unsur lingkungan fisik, sosial dan ekonomi. Kegiatan ini dapat meningkatkan devisa negara, memperluas lapangan kerja, mendorong pengembangan jenis usaha baru, serta diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konservasi sumber daya alam.

Permasalahan Lingkungan di Daerah Pariwisata Wilayah Pesisir

Tantangan mendasar bagi perencana dan pengelola wilayah pesisir adalah bagaimana memfasilitasi pembangunan ekonomi, dan pada saat yang sama, meminimalkan dampak negatif dari segenap kegiatan pembangunan dan bencana alam sesuai daya dukung lingkungan pesisir, sehingga pembangunan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan. Pertanyaan pengelolaan yang senantiasa dihadapi oleh para perencana, pengambil keputusan, dan pelaksana pembangunan wilayah pesisir untuk kepariwisataan alam, antara lain berupa:

Apakah aman untuk mendirikan hotel atau sarana dan prasarana lainnya di suatu lokasi kawasan pesisir, atau bangunan tersebut justru akan meningkatkan laju abrasi pantai?
Apakah cukup aman untuk berenang disini, atau perairannya sudah sangat tercemar?
Apakah cukup aman untuk memakan ikan atau produk laut lainnya yang diperoleh dari suatu perairan pesisir, atau apakah ikan tersebut mengandung banyak bahan pencemar?
Apakah kawasan pesisir tersebut akan kehilangan daya tarik setelah beberapa tahun karena pencemaran, abrasi pantai, dan kerusakan lingkungan lainnya akibat kegiatan pariwisata itu sendiri?
Bagaimana membangun kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengelola pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan?

Pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir secara berkelanjutan berarti mengelola segenap kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan wilayah pesisir agar total dampaknya tidak melebihi kapasitas fungsionalnya. Setiap ekosistem alamiah termasuk wilayah pesisir memiliki empat fungsi pokok bagi kehidupan manusia yaitu (1) jasa-jasa pendukung kehidupan, (2) jasa-jasa kenyamanan, (3) penyedia sumber daya alam, dan (4) penerima limbah.

Berdasarkan keempat fungsi ekosistem ini, secara ekologis terdapat tiga persyaratan yang menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan, yaitu (1) keharmonisan spasial, (2) kapasitas asimilasi, dan (3) pemanfaatan berkelanjutan. Keharmonisan spasial mensyaratkan bahwa dalam suatu wilayah pembangunan hendaknya tidak seluruhnya diperuntukkan bagi zona pemanfaatan, tetapi harus pula dialokasikan untuk zona preservasi dan konservasi. Ketika wilayah pesisir dimanfaatkan sebagai tempat untuk pembuangan limbah, maka harus ada jaminan bahwa jumlah total dari limbah tersebut tidak boleh melebihi kapasitas daya asimilasinya. Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan daya asimilasi adalah kemampuan ekosistem pesisir untuk menerima suatu jumlah limbah tertentu sebelum ada indikasi terjadinya kerusakan lingkungan dan atau kesehatan yang tidak dapat ditoleransi. Kemudian bila kita menganggap wilayah pesisir sebagai penyedia sumber daya alam, maka kriteria pemanfaatan untuk sumber daya yang dapat pulih adalah bahwa laju ekstraksinya tidak boleh melebihi kemampuannya untuk memulihkan pada suatu periode tertentu. Sedangkan pemanfaatan sumber daya pesisir yang tidak dapat pulih harus dilakukan dengan cermat, sehingga efeknya tidak merusak lingkungan sekitarnya.

Kegiatan di daerah pariwisata dan rekreasi dapat menimbulkan masalah ekologis yang khusus, dibandingkan dengan kegiatan ekonomi lain, mengingat bahwa keindahan dan keaslian alam merupakan modal utama. Bila suatu wilayah pesisir dibangun untuk tempat rekreasi, biasanya fasiltas-fasilitas pendukung lainnya juga berkembang pesat. Oleh karena itu, perencanaan pengembangan pariwisata di wilayah pesisir hendaknya dilakukan secara menyeluruh, termasuk diantaranya inventarisasi dan penilaian sumber daya yang cocok untuk pariwisata, perkiraan tentang berbagai dampak terhadap lingkungan pesisir, hubungan sebab dan akibat dari berbagai macam tata guna lahan disertai dengan perincian kegiatan untuk masing-masing tata guna, serta pilihan pemanfaatannya.

Daya tarik wilayah pesisir untuk wisatawan adalah keindahan dan keaslian lingkungan. Keindahan dan keaslian lingkungan ini menjadikan perlindungan dan pengelolaan merupakan bagian integral dari rencana pengembangan pariwisata, terutama bila di dekatnya dibangun penginapan, toko, pemukiman, dan sebagainya yang membahayakan atau mengganggu keutuhan dan keaslian lingkungan pesisir tersebut. Oleh karena itu inventarisasi dan persiapan daerah pengelolaan harus mendahului pengembangan dan pembangunan agar kelestarian lingkungan pesisir yang asli dapat terjamin.

Penutup

Wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya alam yang sangat tinggi. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan adalah kunci dalam pemanfaatannya untuk kepariwisataan alam.

Daftar Pustaka

Dahuri, Rokhmin, dkk, 2004, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
Fadeli, Chafid, 2001, Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisataan Alam, Yogyakarta: Liberty

Yogyakarta: Kota Bencana?

2008-07-03T08:19:00.000+07:00

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 menyebutkan permasalahan geomorfologi dan lingkungan hidup yang dialami Kota Yogyakarta berasal dari dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor endowment daerah. Faktor manusia terkait dengan perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan aspek kelestarian dan kebersihan lingkungan, misalnya kurangnya disiplin masyarakat dalam membuang sampah dan pendirian bangunan liar yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Faktor endowment daerah Kota Yogyakarta adalah faktor-faktor yang secara inheren dimiliki Kota Yogyakarta, seperti letak geografis Kota Yogyakarta yang berdekatan dengan Gunungapi Merapi dan Samudera Hindia.

Geomorfologi Kota Yogyakarta pada banyak sisi memberikan keuntungan daerah, namun di sisi lain juga menimbulkan masalah terkait dengan terjadinya bencana alam gempa bumi, baik vulkanik maupun tektonik dengan frekuensi yang cukup tinggi (Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007). Tabel 1 memperlihatkan paling sedikit tercatat telah terjadi tiga kali gempa bumi merusak sebelum 27 Mei 2006. Gempa bumi 27 Mei 2006 sendiri merupakan gempa merusak yang telah menimbulkan dampak besar bagi Kota Yogyakarta.

Tabel 1. Gempa Bumi Merusak yang Tercatat di Wilayah Yogyakarta Sebelum 27 Mei 2006 (Sumber: Diolah dari Kompas 3 Juni 2006)

Gempa bumi 27 Mei 2006 yang berpusat di koordinat 8º03’ Lintang Selatan dan 110º23’ Bujur Timur dengan kekuatan 5,9 skala Richter telah menghancurkan sebagian wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Menurut Bappenas (2006), wilayah dengan kerusakan dan kerugian terparah terletak di sepanjang Patahan Opak. Patahan ini merupakan garis patahan memanjang sejauh 60 km membentuk Lembah Opak yang berpangkal di Sanden, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY, dan berujung di Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1. Peta Sebaran Kerusakan Akibat Gempa 27 Mei 2006

(Sumber: Bappenas 2006)

Hasil penilaian kerusakan dan kerugian yang dilakukan oleh Bappenas, Bappeda Provinsi DIY dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, serta dibantu oleh tenaga ahli dari lembaga donor internasional, menunjukkan gempa bumi 27 Mei 2006 telah menelan korban jiwa sebanyak 5.760 orang tewas dan kerusakan rumah sebanyak 388.757 unit, termasuk 187.474 unit diantaranya roboh. Perkiraan kerusakan dan kerugian secara keseluruhan yang mencapai 29,1 triliun rupiah, menempatkan dampak bencana ini sebagai salah satu bencana yang paling merugikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir di Indonesia (Bappenas 2006). Kerusakan dan kerugian pada sektor perumahan mencapai 50% dari keseluruhan kerusakan dan kerugian. Keadaan ini mengindikasikan rendahnya kualitas konstruksi bangunan nonpublik di wilayah yang terkena bencana gempa bumi sehingga rentan terhadap guncangan gempa (Bappenas 2007).

Tabel 2. Ikhtisar Kerusakan dan Kerugian (nilai dalam triliun rupiah).
Sumber: Bappenas 2007

Seminar dan Simposium Internasional ”Rekayasa Gempa dan Penanganan Masalah Kerusakan Sarana dan Prasarana,” yang diselenggarakan di Yogyakarta, Senin 28 Agustus 2006, menyimpulkan besarnya korban bencana gempa bumi 27 Mei 2006 antara lain disebabkan besarnya percepatan tanah karena kondisi geologi endapan vulkanik yang belum padat, banyak rumah dibangun tidak tahan gempa, serta ketidaktahuan dan ketidaksiapan masyarakat terhadap bencana gempa bumi (Kedaulatan Rakyat, 10 September 2006).

Daftar Pustaka

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025
Kompas, Berdampingan dengan Gempa Bumi, 3 Juni 2006
Kedaulatan Rakyat, Membangun Yogya Lebih Tangguh, Ramah Lingkungan, 10 September 2006
Bappenas (2006) Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Bappenas: Jakarta
Bappenas (2007) Laporan Pemantauan dan Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi 27 Mei 2006 di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Bappenas: Jakarta

Manusia pun Menjelajah Angkasa

2008-07-03T08:16:00.000+07:00

Ada beberapa alasan utama bagi upaya manusia untuk membangun koloni di angkasa: keamanan, keuntungan, energi,
dan bahan-bahan mentah

Keberadaan dan kehidupan manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidup, dan sebaliknya, keberadaan dan kehidupan manusia juga mempengaruhi lingkungan hidup. Kelangsungan hidup manusia hanya mungkin dalam batas kemampuannya untuk beradaptasi terhadap setiap perubahan lingkungan. Makhluk hidup pada batas tertentu mempunyai kelenturan, keluwesan, dan elastisitas yang memungkinkan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Semakin besar kemampuan makhluk hidup beradaptasi, maka semakin besar pula kemampuannya untuk meneruskan kehidupan dan generasinya karena dapat menempati habitat yang semakin beraneka pula.

Perubahan-perubahan organisasi, teknologi dan ideologi membantu manusia dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Perubahan-perubahan ini paling tidak melalui empat cara sebagai berikut.

Memberikan dasar pemecahan masalah lingkungan
Peningkatan efektifitas pemecahan
Memberikan penyesuaian
Memberikan pemahaman terhadap masalah lingkungan

Hal ini merupakan perwujudan hubungan gejala sikap dan perilaku yang timbulnya tidak hanya ditentukan oleh lingkungan yang dihadapi, namun juga berkaitan erat dengan pengalaman, pengetahuan, dan harapan pada masa datang.

Habitat angkasa setidaknya muncul akibat dari bencana yang merusak bumi seperti over populasi dan gelombang laut raksasa akibat hantaman benda luar angkasa (meteor, asteroid, dsb), atau dikarenakan potensi yang di dalamnya. Angkasa diketahui mengandung bahan mineral yang paling banyak dan sejumlah besar energi sehingga sangat memungkinkan terciptanya keuntungan bila pertambangan dan pabrik bisa dilakukan di angkasa.

Stasiun Angkasa

Stasiun angkasa merupakan bangunan yang didesain bagi manusia untuk hidup di luar angkasa. Sejauh ini stasiun angkasa hanya dilaksanakan pada orbit bumi rendah (low earth orbit, LEO). Stasiun angkasa dibedakan dari pesawat angkasa lainnya buatan manusia dalam hal tenaga pendorong. Stasiun angkasa didesain untuk beroperasi dalam jangka menengah di orbitnya, dalam periode mingguan, bulanan, atau tahunan.

Gambar 1. International Space Station

Stasiun angkasa internasional (International Space Station-ISS) dibuat sebagai fasilitas penelitian angkasa yang sedang dirakit pada orbit di sekitar bumi. ISS merupakan proyek kerjasama antara lima perwakilan lembaga angkasa, yakni the National Aeronautics and Space Administration (NASA, United States), the Russian Federal Space Agency (RKA, Russian Federation), the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA, Japan), the Canadian Space Agency (CSA, Canada), dan the European Space Agency (ESA, Europe).

Biasanya selalu ada manusia yang tetap tinggal di ISS, paling sedikit dua orang naik ISS sejak kru tetap pertama memasuki ISS pada 2 November 2000. Saat ini stasiun ini dapat menampung tiga awak. ISS dikepalai oleh astronot ESA, Thomas Reiter, yang bergabung ke ekspedisi 13 pada Juli 2006. Sampai saat ini ISS telah dikunjungi oleh astronot dari 12 negara dan telah menjadi tujuan pertama dari turis angkasa.

Sumber energi listrik ISS adalah matahari. Cahaya matahari dikonversikan menjadi listrik menggunakan panel surya. ISS memiliki Pengendali Lingkungan dan Pendukung Kehidupan yang menyediakan dan mengendalikan elemen-elemen seperti tekanan atmosfer, level oksigen, air, mematikan api, dan sebagainya. Prioritas tertinggi bagi sistem pendukung kehidupan adalah atmosfer ISS, namun sistem ini juga mengumpulkan, memproses, dan menyimpan air dan sampah yang digunakan dan dihasilkan oleh awak stasiun.

Keterbatasan Manusia di Angkasa

Sistem Vestibulari

Seperti setiap mahluk hidup lainnya, manusia berkembang di dasar gravitasi yang seimbang. Manusia menggunakan daya tarik bumi untuk menanggung, dan juga meletakkan tubuhnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila tubuh manusia berperilaku ganjil di orbit, saat manusia berpindah di zero-g (gravitasi mikro).

Gambar 2. Yuri Gagarin pada Perjalanannya Menuju Vostok 1

Pada tahun 1961, ilmuwan Soviet sangat khawatir tentang periode keadaan tanpa beban berkepanjangan yang mungkin dapat mengakibatkan kematian, sehingga mereka membatasi Yuri Gagarin, penerbang angkasa pertama untuk hanya mengangkasa selama 108 menit. Sejak saat itu, ilmuwan dari seluruh dunia telah mengumpulkan banyak data tentang dampak tinggal dalam jangka waktu yang lama di angkasa. Misi dengan durasi paling panjang dipegang oleh kosmonot Rusia, Valeri Polyakov, yang menyelesaikan perjalanan selama 438 hari dalam tugas di stasiun angkasa Mir tahun 1995.

Manusia menggunakan kemampuan berdiri tegak untuk menjamin bahwa ia menerima gaya gravitasi yang menahan di bumi. Kenyataannya, indra keseimbangan tergantung pada sistem sensor yang menyiapkan berkas informasi konstan berisi informasi menuju otak. Kunci sensor gerak adalah organ halus dari sistem vestibulari di bagian dalam telinga. Fungsinya sebagai accelerometer super sensitif penyuplai aliran sinyal ke otak yang mengindikasikan gerak dan arah. Ini juga reseptor tekanan di kulit, otot dan sendi. Indra penglihatan dan pendengaran melengkapi aliran data. Tanpa kemampuan untuk berpikir tentang ini, manusia biasanya mengetahui segala sesuatu yang dibutuhkan tentang sikap dan keseimbangan tubuh.

Disebabkan ketiadaan gravitasi, sinyal dari sistem vestibulari dan reseptor tekanan menjadi salah arah. Banyak astronot segera merasa dirinya terbalik, atau sukar ketika mengindra kaki dan lengannya. Kehilangan arah adalah penyebab utama sindrom adaptasi angkasa. Biasanya masalah-masalah ini akan menghilang dalam beberapa hari setelah astronot beradaptasi. Saat kembali ke bumi, astronot harus beradaptasi kembali sebagai kegiatan yang sedikit menyakitkan. Kembali ke gravitasi lagi membuat mereka kembali sukar untuk mengatur keseimbangannya. Bila menutup mata, maka mereka akan jatuh. Namun kehilangan arah ini sendiri biasanya hanya berlangsug beberapa hari dan kelihatannya tidak ada efek jangka panjang.

Jantung, Sirkulasi dan Cairan Tubuh

Hampir dua pertiga dari berat rerata tubuh terdiri dari air, dalam bentuk cairan intercellular, plasma darah, dan cairan di sela antara pembuluh darah dan jaringan yang mengelilinginya. Di bumi, seluruh cairan ini cenderung mengarah turun di dalam tubuh.

Gambar 3. Jantung Manusia

Tekanan darah di kaki, sebagai contoh, sekitar 100 mm lebih tinggi daripada tekanan darah di dada sehingga kebutuhan pemompaan darah melawan gaya gravitasi memerlukan otot yang besar dan jantung yang kuat. Di angkasa, tidak ada yang memompa cairan tubuh turun. Tanpa pengendalian gravitasi, cairan berpindah dari kaki ke kepala sehingga dalam beberapa hari volume di kaki menyusut. Akibat lainnya lebih serius, yakni plasma darah turun hingga 20% dan sel darah merah juga turun dengan besaran yang serupa. Keadaan ini mengakibatkan astronot mengalami anemia sementara. Tanpa gravitasi yang melawannya, jantung mengalami penurunan kinerja. Detak jantung turun karena tubuh tak lagi membutuhkan memelihara kekuatan otot jantung seperti di bumi yang mengakibatkan jaringan jantung pun menjadi susut.

Tulang dan Otot

Tulang merupakan rangka yang menahan tubuh melawan gravitasi. Otot rangka mendukung rangka dan menggerakkan ke sekitarnya yang membutuhkan. Tanpa gravitasi, tulang dan otot kehilangan fungsi utamanya. Setelah beberapa waktu di orbit, beberapa hal yang tak biasa mulai terjadi. Pertama akan terlihat menyenangkan: tanpa tekanan gaya gravitasi, tulang belakang mngembang dan membuat astronot bertambah tinggi, biasanya diantara 5–8 cm. Sayangnya, tinggi ekstra ini membawa komplikasi, termasuk sakit pinggang dan masalah saraf.

Dalam kehidupan normal, sel tulang baru secara konstan tercipta sementara tulang yang digunakan rusak dan materialnya terdaur ulang. Regenerasi tulang diatur oleh sistem yang rumit, dan diatur oleh hormon dan vitamin-vitamin seperti tekanan fisik pada berbagai bagian tulang. Dalam gravitasi mikro, tubuh tidak memerlukan pemeliharaan struktur rangkanya untuk standar normal bumi sehingga jaringan tulang diserap dan tidak diganti. Astronot dapat kehilangan hingga 1% massa tulang setiap bulannya. Kehilangan tulang ditunjukkan dengan tingginya tingkat kalsium di beberapa tempat di tubuh yang bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti kidney stones. Kehilangan tulang akibat mikro gravitasi segera berhenti sesaat astronot kembali ke bumi. Namun hingga kini belum diketahui apakah kehilangan tulang akan di regenerasi sepenuhnya.

Psikologi

Astronot adalah orang yang disiplin, sangat terlatih, bagian dari tim elit dengan tugas penting sehingga tidak mengejutkan bila masalah psikologis biasanya tidak muncul dalam misi angkasa yang pendek.

Gambar 4. The human brain

Pada misi penerbangan angkasa jangka panjang, astronot merasakan tekanan akibat merasa terkurung dalam ruangan yang sempit. Psikolog Rusia, dengan hampir 90.000 jam terbang di Stasiun Angkasa Mir, telah mempelajari perlakuan yang baik dalam psikologi untuk penerbangan angkasa jangka panjang. Secara umum, mereka mengamati kosmonotnya melalui tiga fase yang berbeda. Pertama, biasanya sekitar dua bulan, kosmonot sibuk beradaptasi dan biasanya berhasil pada lingkungan mereka yang baru. Fase kedua, mereka bebas dari tanda-tanda kelelahan dan motivasi rendah. Masuk pada fase terakhir, kosmonot menjadi sangat sensitif, gelisah, dan lekas marah.

Selain kembali ke bumi, kelihatannya tidak ada obat yang seketika. Solusi sederhana untuk mengatasi masalah ini ialah dengan memberikan kesempatan yang sering bagi kosmonot berkomunikasi pribadi dengan keluarga di rumah sebagai pendorong moral yang penting.

Harapan Masa Depan

Saat ini hanya manusia yang telah terseleksi dengan teliti yang memiliki pengalaman menakjubkan dan berbahaya di angkasa. Bila koloni di luar bumi suatu saat dimulai, banyak orang akan turut serta dalam misi-misi penuh bahaya ini. Lingkungan angkasa hingga saat ini masih banyak yang belum diketahui, dan disana mungkin sangat berbahaya terhadap segala sesuatu yang saat ini belum diwaspadai. Teknologi masa depan seperti gravitasi buatan dan pendukung kehidupan complex bioregenerative mungkin merupakan beberapa cara untuk mengadapi bahaya yang ada.

Perjalanan angkasa masihlah merupakan hal sulit dan berbahaya...

Sumber

Ritohardoyo, Su. 2006. Bahan Ajar Ekologi Manusia. Yogyakarta: SPS UGM
www.thespacereview.com
www.esa.int
www.wikipedia.org

Gempa Tak Membuatnya Pensiun

2008-07-03T08:12:00.000+07:00

Perkenalan penulis dengan Rus Fitriyadi bermula ketika mengerjakan skripsi. Ia seorang staff teknisi di Bengkel Jurusan Fisika FMIPA UGM. Selama menyiapkan peralatan eksperimen hingga pelaksanaan penelitian, beliau sangat antusias membantu penulis menyiapkan segala keperluan yang berkaitan dengan hal teknis. Selama itu pula penulis mengagumi dedikasinya dalam melaksanakan setiap tugas yang diemban. Tak jarang pula dari pandangan dan pengalamannya yang luas, penulis mendapat banyak masukan berharga.

Tahun 1972 Pak Fitri, panggilan akrab dari Bapak 3 orang anak ini, menyelesaikan studinya di STM 2 Yogyakarta dan kemudian langsung bekerja sebagai teknisi di Bengkel Jurusan Fisika FMIPA UGM. ”Selama bekerja di Bengkel Jurusan Fisika, tiga kali Saya ke Belanda”, Pak Fitri bercerita tentang masa lalunya. Setelah dua tahun bekerja di Bengkel Fisika, tahun 1974 Ia mendapat kesempatan dalam program pertukaran staff bengkel Indonesia-Belanda. ”Ini merupakan karunia bagi orang seperti Saya hingga bisa tiga kali bolak-balik kesana”, ujarnya menambahkan. Tahun 1976 dan 1977 Pak Fitri kembali memperdalam ilmunya disana dan sebelum pensiun pun Ia sempat kembali ditawari untuk pergi ke Belanda, ”Namun Saya menolak, karena merasa masih terlalu banyak ilmu pengetahun yang telah Saya dapat disana belum berhasil Saya sebarkan disini”.

Rus Fitriyadi, Agustus 2006 ini telah mengakhiri tugasnya sebagai pegawai Bengkel Jurusan Fisika FMIPA setelah sejak tahun 1972 membaktikan segenap kemampuannya disini. Bulan Agustus 2006 ini pula, 3 bulan sejak gempa dahsyat yang mengguncang daerah Jogjakarta dan sekitarnya. Gempa bumi 27 Mei 2006 yang mengakibatkan korban tewas sebanyak 6.234 orang, sementara korban luka berat 33.231 orang dan 12.917 lainnya menderita luka ringan (Departemen Sosial Republik Indonesia, 1 Juni 2006).

Ia tinggal di Kampung Kasongan, kampung dengan penduduk sekitar 1.170 jiwa dan luas kawasan 105 ha. Kasongan adalah sebuah kampung kecil yang terletak di Pedukuhan Kajen, Kelurahan Kasihan, Bantul Yogyakarta. Sentra kerajinan gerabah dan keramik Kasongan, terletak kurang lebih 10 km dari pusat kota Yogyakarta. Hingga saat ini masih terlihat puing-puing berserakan di Kasongan. Kerusakan wilayah desa ini mencapai 80%, baik kerusakan bangunan permukiman, galeri maupun bengkel-bengkel produksi gerabah dan keramik. Kabupaten Bantul sendiri merupakan daerah yang paling parah terkena bencana.

Ketika menengok bangunan rumah Pak Fitri, terlihat hanya mengalami sedikit kerusakan, padahal di kanan-kiri rumah ini, rumah-rumah lain ambruk kehilangan bentuknya. “Saat membangun rumah ini Saya sengaja membangun dengan rangka anti gempa. Kebetulan Saya sempat melihat peta yang dibawa oleh Pak Karyono (Dosen Jurusan Fisika UGM). Disitu terlihat deretan merah yang menurut Pak Karyono, adalah daerah rawan aktivitas tektonik seperti gempa bumi”. Memang saat membangun rumah dengan rangka seperti itu banyak tetangganya yang heran mengapa Ia membangun rumah dengan struktur demikian, karena hingga saat itu penduduk setempat tidak pernah mengetahui atau mengalami gempa.

Walaupun hanya mengalami sedikit kerusakan, namun saat menjumpai Beliau pada awal November 2006, Ia mengatakan bahwa baru beberapa hari ini Ia dan keluarga berani tidur di dalam rumah lagi. “Selama ini Saya dan keluarga tidur di tenda depan rumah”, ujar Pak Fitri. Tenda yang Ia maksudkan ternyata adalah bengkel tempat Ia menyelesaikan pesanan palanggannya. Bengkel ini bukan seperti kebanyakan bengkel yang memperbaiki mobil, motor, atau bengkel yang biasa memperbaiki mesin-mesin lainnya. Bengkel yang dikelola Pak Fitri adalah bengkel yang khusus membuat peralatan laboratorium atau penelitian. Setelah ditelusur lebih jauh, rupanya hal yang membuat Pak Fitri sekeluarga tidur di bengkel walau kerusakan rumahnya tidak seberapa parah bukan karena khawatir akan adanya gempa susulan, namun lebih sebagai bentuk solidaritas terhadap tetangga sekitarnya yang rumahnya hacur sehingga terpaksa tinggal di tenda-tenda darurat.

Pensiun memang tak membuatnya berhenti berkarya meski dalam kondisi penuh keprihatinan pasca gempa 27 Mei 2006. Hingga saat ini masih banyak peneliti-peneliti yang terbiasa bekerjasama dengannya berdatangan kembali menemui Beliau meminta bantuan untuk membuatkan instrumen penelitian. Kebetulan juga saat berkunjung ke rumahnya, penulis berjumpa dengan seorang Dosen semasa kuliah yang juga sedang memesan sebuah instrumen detektor radiografi. Kesibukan Pak Fitri pun bertambah karena saat ini Ia juga dipercaya sebagai pegurus Masjid di dekat rumahnya, selain itu Ia aktif di LSM Dian Desa yang seringkali memanfaatkan kehliannya untuk membuat alat-alat tepat guna. Tak jarang pula Ia diminta oleh masyarakat sekitar untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana membuat bangunan tahan gempa. ”Saya sangat senang bisa membantu, silakan saja datang kesini kalau ada perlu sesuatu”, Ia menawarkan bantuan.

Bercermin dari kisah hidup Pak Fitri dapat Kita lihat bagaimana adaptasi eksternalnya sebagai proses penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan membangun rumah tahan gempa karena mengetahui bahwa di wilayahnya bermukim merupakan daerah yang aktif tektonik. Ia juga mengajarkan kepada Kita tentang bagaimana beradaptasi secara internal sebagai proses penyesuaian diri terhadap masyarakat sekitarnya yang terkena dampak gempa.

Memang, gempa tak membuat Pak Fitri pensiun...

Kerusakan Lingkungan di Kecamatan Belinyu

2008-07-03T07:59:00.000+07:00

Pulau Bangka

Pulau Bangka terletak di sebelah pesisir Timur Sumatera Bagian Selatan yaitu 1°20’-3°7 Lintang Selatan dan 105°-107° Bujur Timur memanjang dari Barat Laut ke Tenggara sepanjang ±180 km.

Gambar 1. Pantai Tanjung Putat

Pulau ini terdiri dari daratan rendah, bukit-bukit dan puncak bukit dengan hutan lebat, serta rawa-rawa dengan hutan bakau. Rawa daratan pulau Bangka tidak begitu berbeda dengan rawa di pulau Sumatera. Keistimewaan pantainya dibandingkan dengan daerah lain adalah pantai yang landai berpasir putih dengan dihiasi hamparan batu granit.

Kabupaten Bangka

Kabupaten Bangka merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Pulau Bangka. Mempunyai luas wilayah ±2.950,68 km2 dengan jumlah penduduk tahun 2003 sebanyak 217.545 jiwa. Batas wilayah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut.

Sebelah Utara: Laut Natuna
Sebelah Timur: Laut Natuna
Sebelah Selatan: Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah
Sebelah Barat: Kabupaten Bangka Barat, Selat Bangka dan Teluk Kelabat

Peruntukan ruang wilayah Kabupaten Bangka masih didominasi kawasan hutan lindung dan hutan produktif (47,26%), disusul kemudian kuasa pertambangan (27,26%), dan peruntukan lainnya (25,48%). Penggunaan tanah berdasarkan peruntukannya secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Penggunaan Tanah Berdasarkan Peruntukannya
(Sumber: Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 1999)

Kecamatan Belinyu

Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, yakni Kecamatan Bakam, Kecamatan Belinyu, Kecamatan Mendo Barat, Kecamatan Merawang, Kecamatan Pemali, Kecamatan Puding Besar, Kecamatan Riau Silip, dan Kecamatan Sungailiat. Kecamatan Belinyu terletak di bagian paling utara Kabupaten Bangka dengan jumlah penduduk 38.681 jiwa. Kecamatan ini berbatasan dengan Laut Natuna di sebelah utara, Kecamatan Riau Silip di sebelah selatan dan timur, serta Teluk Kelabat di sebelah Barat.

Gambar 2. Peta Kecamatan Belinyu
(Sumber: www.bangka.go.id)

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka telah menetapkan 6 sektor wilayah pembangunan ekonomi berdasarkan potensi wilayah, dengan Sungailiat sebagai pusat utama wilayah. Kecamatan Belinyu bersama Kecamatan Jebus dan Kecamatan Riau Silip termasuk dalam Satuan Wilayah Pembangunan Bangka Utara dengan potensi yang akan dikembangkan berupa pertambangan dan industri bahan galian tambang.

Identifikasi Kerusakan Lingkungan di Kecamatan Belinyu

Legalitas pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan dan pengeksploitasian sumberdaya alam berlebihan tanpa mengindahkan keseimbangan ekosistem merupakan salah satu pemicu kerusakan lingkungan di wilayah Kecamatan Belinyu. Keadaan ini merupakan imbas dari krisis ekonomi berkepanjangan yang berakibat pada krisis sosial. Selain itu pelaksanaan otonomi daerah yang kurang siap mengakibatkan eksploitasi sumberdaya yang tidak berkelanjutan.

Istilah TI sebagai kepanjangan dari Tambang Inkonvensional sudah sangat dikenal di kalangan rakyat Kepulauan Bangka Belitung. Ini merupakan sebutan untuk penambangan timah dengan memanfaatkan peralatan mekanis sederhana, yang biasanya bermodalkan antara 10 juta sampai 15 juta rupiah. Untuk skala penambangan yang lebih kecil lagi, biasanya disebut Tambang Rakyat (TR). TI sebenarnya dimodali oleh rakyat dan dikerjakan oleh rakyat juga. Secara legal formal TI sebenarnya adalah kegiatan penambangan yang melanggar hukum karena memang umumnya tidak memiliki izin penambangan.

Pada awalnya TI "dipelihara" oleh PT. Tambang Timah ketika perusahaan itu masih melakukan kegiatan penambangan darat di Kepulauan Bangka Belitung. TI sebetulnya muncul karena dulu PT. Tambang Timah melihat daerah-daerah yang tidak ekonomis untuk dilakukan kegiatan pendulangan oleh PT. Tambang Timah sendiri. Oleh karena itulah, kepada pengelola TI diberikan peralatan pendulangan mekanis yang sederhana. Peralatan yang dibutuhkan memang tidak terlalu rumit, cukup dengan ekskavator, pompa penyemprot air, dan menyiapkan tempat pendulangan pasir timah. Metodenya pun sederhana, tanah yang diambil dengan ekskavator kemudian ditempatkan di tempat pendulangan, dan kemudian dibersihkan dengan air. Lapisan tanah yang benar-benar berupa tanah, dengan sendirinya akan hanyut terbawa air, dan tersisa biasanya adalah batu dan pasir timah.

Pada mulanya pengelola TI melakukan kegiatan di dalam areal kuasa penambangan (KP) PT. Tambang Timah dan kalau sudah habis mereka bisa pindah ke tempat lain yang ditentukan oleh PT. Tambang Timah. Akan tetapi, setelah masuk di era reformasi, dari tahun 1998 ke atas, masyarakat mulai mencari-cari lokasi di luar KP PT. Tambang Timah sehingga jumlah TI berkembang pesat menjadi ribuan. Mereka kini di luar kontrol karena menambang kebanyakan di luar KP PT. Tambang Timah.

Kegiatan pertambangan inkonvensional timah di Pulau Bangka dalam setahun terakhir makin memprihatinkan. Seiring dengan itu pembangunan smelter (pabrik pengolahan menjadi timah balok) juga mengalami peningkatan sangat tajam. Meruyaknya smelter menjadi ancaman besar terjadinya pencemaran lingkungan. Hal ini dikarenakan smelter-smelter baru tersebut kurang mempertimbangkan sisi lingkungan. Kerusakan akibat kegiatan penambangan ilegal dengan mudah ditemukan, seperti di kawasan Kecamatan Belinyu.

Kerusakan Lingkungan Abiotik

Gambar 3. Air Sungai Tercemar oleh Limbah TI

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan TI di Pulau Bangka telah memacu pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan TI. Aktivitas pertambangan yang dilakukan secara sporadis dan massal itu juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dahsyat. Sebagian besar penambang menggunakan peralatan besar sehingga dengan mudah mencabik-cabik permukaan tanah. Sisa pembuangan tanah dari TI menyebabkan pendangkalan sungai. Lumpur-lumpur tanah dari TI dan TR telah membuat hampir seluruh aliran sungai di Kecamatan Belinyu menjadi berwarna coklat muda dan keruh.

Kerusakan yang ditimbulkan TI tidak hanya terjadi di lokasi penambangan. Kerusakan alam bahkan terjadi hingga ke pantai, tempat bermuara sungai-sungai yang membawa air dan lumpur dari lokasi TI. Di kawasan pantai, hutan bakau di sejumlah lokasi rusak akibat limbah penambangan TI. Selain itu di wilayah pesisir pantai, beroperasi juga tambang rakyat menggunakan rakit, drum-drum bekas, mesin dongfeng dan pipa paralon, yang mengapung. Para buruh menyelam ke dasar laut, mengumpulkan sedikit demi sedikit timah.

Gambar 4. Bolong-Bolong pada Permukaan Tanah

Bekas-bekas penambangan TI umumnya dibiarkan saja sebagaimana adanya, tanpa ada upaya mereklamasi. Dengan luasan wilayah penambangan antara dua sampai lima hektar, bolong-bolong pada permukaan tanah yang mereka gali merupakan pemandangan yang tampak mengenaskan.

Kerusakan Lingkungan Biotik

Penambangan timah inkonvensional di Kecamatan Belinyu kini masih terus berlangsung, termasuk di kawasan hutan lindung. Salah satunya adalah di kawasan hutan lindung Gunung Pelawan. Penambang secara sembunyi-sembunyi tetap menambang timah di kawasan terlarang tersebut. TI juga merusak daerah aliran sungai, kawasan sempadan pantai, hutan lindung, dan hutan produksi. Lubang-lubang bekas penambangan tandus karena tidak direklamasi.

Gambar 5. Lokasi TI yang Berlangsung di Daerah Gunung Pelawan, Belinyu

Perusakan hutan karena tambang membuat banyak wilayah kekeringan hebat pada musim kemarau. Jika dilihat dari udara sebelum mendarat di Bandara Depati Amir, wajah bumi Bangka dipenuhi kawah dan lubang menganga. Lubang-lubang itu terisi air hujan dan menjadi tempat subur perkembangan nyamuk anofeles. Akibatnya, penularan penyakit malaria di Pulau Bangka cukup tinggi.

Gambar 6. Wajah Bumi Bangka Dilihat dari Pesawat Udara

Saat ini, kegiatan tambang inkonvensional bukan hanya terjadi pada lahan-lahan baru, namun lahan-lahan lama yang dulu dikelola PT Timah pun, kini digarap lagi. Padahal, lahan tersebut sedang dalam proses reklamasi yang ditandai dengan penanaman tanaman mudah tumbuh. Meruyaknya tambang rakyat itu tidak lepas dari keyakinan masih banyaknya cadangan timah, baik di lahan baru maupun di lahan yang sudah direklamasi. Banyak kebun lada yang berubah menjadi ladang timah. Hal ini dikarenakan untuk menunggu panen lada dalam beberapa tahun, mereka hanya bisa menghasilkan Rp 39.000 per kg, sedangkan timah, hasilnya lebih baik karena harganya bisa mencapai Rp 95.000 per kg.

Kerusakan Lingkungan Sosio-Kultural

Bagi masyarakat Bangka, menambang timah merupakan mata pencarian yang sudah dilakukan sejak 400 tahun silam. Sejak zaman Belanda, nenek moyang mereka bersama ribuan kuli kontrak dari China menggali tanah untuk mencari timah. Setelah merdeka, aktivitas pertambangan timah didominasi PT.Timah Tbk, dulu PN Timah. Rakyat tidak diizinkan menambang di mana pun karena seluruh Bangka Belitung merupakan wilayah kekuasaan penambangan BUMN itu. Namun, sejak krisis ekonomi tahun 1997, Pemerintah Kabupaten Bangka mengizinkan warga menambang timah dan hasilnya dijual kepada PT. Timah.

Seiring berjalannya waktu, pertambangan timah rakyat berkembang menggunakan mesin penyedot tanah dan menjadi penambangan inkonvensional yang cepat menghasilkan pasir timah. Selain tambang, muncul juga industri peleburan timah atau smelter swasta. Smelter-smelter itu menawarkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT Timah. Mereka berkembang pesat karena banyak mendapat pasokan dari masyarakat.

Jika hasil sedang bagus, satu unit tambang inkonvensional (TI) dapat menghasilkan 4 juta rupiah per hari. Buruh juga mendapat bayaran lumayan besar, mencapai Rp 150.000 per hari. Bahkan, anak-anak yang mengumpulkan sisa pasir timah dari pencucian pasir bisa menghasilkan Rp 40.000 sehari. Uang yang dihasilkan dari pertambangan timah inkonvensional sangat besar sehingga berdampak langsung pada ekonomi rakyat. Warga mampu membeli barang-barang konsumsi dalam jumlah besar sehingga perdagangan ritel bergerak pesat. Maraknya TI dan tingginya perputaran uang dari aktivitas itu dituding menjadi penyebab munculnya penyakit masyarakat, yakni prostitusi dan kebiasaan minum minuman keras. Bahkan, Bangka Belitung disinyalir menjadi salah satu tujuan perdagangan manusia (trafficking) baru karena tingginya permintaan akan pekerja seks komersial.

TI juga dituding pemerintah sebagai biang kekacauan pembayaran royalti dari pertambangan timah. Banyak dan tidak terkendalinya penambangan inkonvensional menyebabkan sulitnya pemungutan royalti. Maraknya TI juga dirasakan berdampak pada sulitnya bahan bakar minyak, terutama solar. Di semua stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di pulau itu selalu terjadi antrean jeriken penampung solar. Solar dari SPBU itu digunakan untuk keperluan operasional TI.

Di sisi lain, tataniaga timah juga memunculkan persoalan baru yaitu praktik penyelundupan pasir timah ke luar negeri, khususnya ke Singapura. Menurut aturan yang resmi, sebenarnya hanya kepada PT.Koba Tin atau PT.Timah sajalah para penambang, pengumpul, maupun kontraktor timah bisa menjual hasilnya. Akan tetapi, dengan tingkat permintaan pasar dunia yang sedang lesu, PT.Timah maupun PT.Koba Tin kesulitan jika harus membeli semua pasir timah hasil TI maupun TR. Dengan tingkat harga yang relatif rendah di tingkat penambang, tidak mengherankan bila muncul praktik penyelundupan timah ke Singapura. Oleh karena ada pembeli di Singapura yang berani membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditawarkan PT.Timah. Dari sisi negara, praktik penyelundupan berarti hilangnya pemasukan pajak yang semestinya diperoleh pemerintah. Dari sisi lingkungan, praktik penyelundupan berarti tidak disisihkannya dana untuk memperbaiki lingkungan bekas tambang karena pembeli di Singapura pastilah tidak peduli dengan bagaimana rusaknya bumi Bangka Belitung untuk memperoleh pasir-pasir timah itu.

Akibat tidak langsung berupa turunnya harga logam timah karena stok timah dunia saat ini di atas normal, atau sekitar 12.000 ton yang berasal dari Indonesia. Lebih jauh akan terjadi over supply di pasar dunia dan harga timah jatuh. Ditambah adanya kenaikan harga BBM mengakibatkan PT Timah, PT Koba Tin dan smelter independen makin merugi. Bahkan PT Koba Tin telah menutup tambangnya dan terpaksa melepas karyawannya sehingga hal ini berpotensi menimbulkan konflik.

Sumber

Harian Ekonomi Neraca, 23 Mei 2005
www.bangka.go.id
www.bangkapos.com
www.dpmb.esdm.go.id
www.kompas.co.id
www.kompas.com
www.portal.cbn.net.id
www.pikiran-rakyat.com
Foto koleksi pribadi